JAKARTA, Aktualpos.com - Berdasarkan catatan Pinsar Indonesia, sejak Oktober 2018-Maret 2019 rata-rata peternak ayam mandiri mengalami kerugian sebesar 3 ribu rupiah per kilogram ayam hidup. Hal tersebut yang membuat peternak broiler dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (5/3).
Pardjuni yang merupakan kordinator aksi mengatakan bahwa dalam aksi tersebut para peternak meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan dalam berusaha bagi para peternak ayam mandiri sehingga tidak mengalami kerugian berkepanjangan.
Sebagai gambaran, harga pokok produksi (HPP) peternak broiler mandiri saat ini sekitar Rp19.500-20.000 per kilogram ayam hidup, sedangkan HPP perusahaan (integrator) sebesar Rp15.500-16.000 per kilogram.
Masih menurut Pardjuni, ketika harga ayam hidup Rp16.000 per kilogramnya, tentu para peternak mengalami kerugian besar, sedangkan perusahaan paling tidak masih mengalami titik impas. Artinya bahwa pemerintah telah gagal dalam kewajiban memberikan perlindungan usaha.
“Melihat kenyataan yang ada, akhirnya kami peternak dari berbagai daerah seperti Sumatra Selatan, seluruh Jawa, bahkan ada yang dari Kalimantan Selatan datang ke Jakarta hanya untuk menuntut keadilan berusaha agar peternak seperti kami juga hidup, tidak hanya perusahaan yang besar-besar saja,” tandasnya.
Senada dengan Pardjuni, Kadma Wijaya yang merupakan peternak asal Bogor mengungkapkan bahwa kondisi peternak yang terus merugi merupakan akibat dari empat upaya sistematis untuk meminggirkan para peternak mandiri.
Menurut Kadma, beberapa penyebab kondisi tersebut seperti diberikannya hak berbudi daya kepada perusahaan terintegrasi, pasar yang sama antara peternak dengan perusahaan integrator, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur pasokan dan distribusi day old chick (DOC) serta ditambah dengan harga pakan dan DOC yang semakin meningkat.
Oleh karenanya, dalam aksi tersebut ada empat tuntutan peternak kepada Presiden untuk memberikan perlindungan usaha kepada peternak, mengeluarkan PERPPU untuk menggantikan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, menurunkan harga pakan dan DOC, serta presiden diharapkan berinisiatif menggunakan kewenagannya dalam mengendalikan pasokan DOC dan ayam hidup.
“Jika tuntutan kami tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi yang makin terpuruk ini, maka kami akan melakukan aksi lanjutan,” jelasnya. [Farid]